METRUM.ID – Puluhan warga dari Kampung Bengkok dan Kampung Cibatu, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, melakukan aksi penyegelan akses jalan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kondisi infrastruktur yang sudah lama rusak dan tidak diperbaiki.
Aksi penyegelan itu dimulai pada Selasa pagi (29/4/2025). Kemudian, mereka melanjutkan dengan unjuk rasa di Bale Kota Tasikmalaya.
Radhi Jalaluddin Nazir (28), salah satu perwakilan massa aksi, mengungkapkan kekecewaannya. Dia menegaskan, masyarakat di kampungnya menuntut perbaikan jalan yang sudah 15 tahun tidak pernah tersentuh perbaikan.
“Anak-anak kami setiap hari terkena polusi, jalan ini adalah jalur hidup kami, dan kami sudah tidak sabar lagi. Kami ingin bisa ngopi santai depan rumah tanpa gangguan dari kendaraan yang melebihi kapasitas muatan,” kata Radhi kepada awak media.
Kondisi jalan yang rusak itu, diperparah karena dilalui oleh kendaraan bermuatan berlebih selama 24 jam nonstop, sehingga membuat warga merasa terdampak secara terus-menerus.
“Kami minta keadilan dan perbaikan mutlak. Jalan ini sudah terlalu lama dibiarkan seperti ini,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa ini didominasi oleh emak-emak yang juga membawa bekal makanan untuk bertahan dalam aksi tersebut. Mereka berharap pemerintah segera menanggapi aspirasi mereka untuk segera memperbaiki kondisi jalan yang sudah sangat mengganggu aktivitas sehari-hari.
Pemkot Janji Segera Tindak Lanjut
Atas aksi tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya berjanji menindaklanjuti aspirasi warga Kampung Sukalaksana, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Bungursari.
Yaitu terkait perbaikan Jalan Bengkok-Cibatu-Cipeuteuy yang rusak dan sudah 15 tahun belum diperbaiki. Pelaksana tugas (Plt) Asisten Daerah (Asda) III Kota Tasikmalaya, H Asep Maman Permana, mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi warga tersebut.
Secara umum, dia menyimpulkan aspirasi warga mencakup dua hal utama, yakni jalan rusak dan polusi udara akibat angkutan berat.
“Kami merespons dua hal dari aspirasi warga. Pertama soal angkutan truk berat yang menimbulkan polusi udara, dan kedua menyangkut kegaduhan serta ketenteraman masyarakat,” kata Asep.
Asep menyebut bahwa terdapat ketidaksesuaian antara tonase truk dan kekuatan jalan yang dilalui. Hal ini bakal menjadi perhatian serius pemerintah, ujarnya usai menerima audiensi di bale kota.
“Setelah data faktual dan menyeluruh dikumpulkan, kami akan menindaklanjuti secara teknis sesuai dengan persoalan di lapangan. Perbaikan jalan dan pengaturannya juga akan kami tinjau kembali,” lanjutnya.
Ketua LBH Bapeksi Kota Tasikmalaya, Mardi Guntara, yang juga hadir dalam aksi itu, turut menyuarakan tekanan terhadap dampak aktivitas tambang pasir yang melewati kawasan tersebut.
“Kami mendesak Wali Kota untuk meninjau kembali izin aktivitas tambang, karena berdasarkan kajian kami, jalan itu tidak layak dilalui kendaraan bertonase tinggi,” tutur Mardi.
Dia pum menyambut baik sikap responsif dari Pemkot. Dia berharap aksi ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lalu lintas truk tambang dan infrastruktur jalan di Kota Tasikmalaya, khususnya di wilayah yang terdampak langsung.
“Alhamdulillah, ada respons positif. Hari ini juga kami menekankan agar Pemkot segera cek ke lapangan dan melakukan tindak lanjut konkret,” tukasnya.
