METRUM.ID – Pemerintah memangkas anggaran pendidikan, menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan mahasiswa dan aktivis pendidikan. Kebijakan ini bukan sekadar strategi efisiensi, tetapi ancaman nyata bagi akses dan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di daerah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam wawancara eksklusif dengan awak media metrum.id via WhatsApp pada pukul 20.30 WITA (26/02/2025),Ketua umum Korps HMI Wati (KOHATI) Cabang Mojokerto, Tri Listya Lukmanda, mengkritik kebijakan ini dan menyoroti dampak serius yang akan terjadi.
“Saya tinggal dan berkuliah di Mojokerto, tetapi saya berasal dari NTT. Saya melihat langsung kondisi pendidikan di sana. Banyak anak masih berjuang mendapatkan akses pendidikan yang layak. Jika pemerintah terus memangkas anggaran, mereka akan menghadapi tantangan yang lebih berat,” ujarnya.
Pendidikan sebagai Investasi, Bukan Beban Anggaran
Sebagai mahasiswa Universitas Islam Majapahit Mojokerto, Tri Listya menegaskan bahwa pemerintah harus menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Ia menilai kebijakan ini akan memperlebar kesenjangan sosial, melemahkan kualitas pendidikan, dan membatasi kesempatan bagi kelompok rentan, terutama perempuan dan masyarakat kurang mampu.
“Negara harus memastikan pendidikan tetap menjadi hak fundamental setiap warga. Jika pemerintah mengurangi anggaran, mereka akan melemahkan tenaga pengajar, membatasi pembangunan infrastruktur pendidikan, dan menghambat kemajuan generasi muda. Jika pemerintah ingin melakukan efisiensi, mereka harus mencari solusi lain tanpa mengorbankan pendidikan,” tegasnya.
Dampak Langsung bagi Daerah Tertinggal
Sebagai putri daerah NTT, Tri Listya memahami berbagai tantangan pendidikan yang masih terjadi. Infrastruktur tetap terbatas, tenaga pengajar masih kurang, dan akses terhadap pendidikan berkualitas semakin sulit dijangkau oleh banyak anak.
“NTT menghadapi banyak kendala dalam dunia pendidikan. Jika pemerintah memangkas anggaran, anak-anak akan semakin sulit bersekolah, angka putus sekolah meningkat, dan perempuan akan semakin kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Pemerintah harus mempersempit kesenjangan pendidikan, bukan memperlebar jurangnya,” ujarnya.
Mendesak Solusi yang Lebih Adil
Tri Listya meminta pemerintah mencari solusi yang lebih bijaksana dalam menyeimbangkan anggaran tanpa mengorbankan sektor pendidikan. Ia mengusulkan beberapa langkah yang dapat dilakukan tanpa memangkas dana pendidikan.
“Pemerintah harus mengoptimalkan anggaran di sektor lain yang kurang mendesak, mengurangi biaya birokrasi yang berlebihan, dan memastikan penggunaan dana pendidikan tetap transparan serta tepat sasaran. Selain itu, pemerintah bisa menggandeng sektor swasta dan organisasi pendidikan untuk menutup kekurangan dana tanpa mengurangi hak masyarakat atas pendidikan berkualitas,” jelasnya.
Konsekuensi Jangka Panjang
Tri Listya memperingatkan bahwa kebijakan ini akan membawa dampak jangka panjang yang sangat merugikan.
“Anak-anak di pelosok akan semakin kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak, angka putus sekolah terus meningkat, dan kesenjangan pendidikan semakin melebar. Jika ini terus terjadi, generasi muda Indonesia akan semakin sulit bersaing di tingkat nasional maupun global. Pemerintah harus menyadari bahwa pendidikan bukan sekadar pengeluaran negara, tetapi investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa,” tegasnya.
Kesimpulan
Pemerintah harus segera meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan agar tidak semakin memperburuk ketimpangan pendidikan di Indonesia. Kohati bersama organisasi mahasiswa lainnya akan terus mengadvokasi kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan berkualitas, dan negara harus memastikan hak tersebut tetap terjamin demi masa depan bangsa. ***
