METRUM.ID – Gelombang penolakan terhadap pemangkasan anggaran negara terus berlanjut. Sekitar 60 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Menolak Pemangkasan Anggaran (GEMMPA) kembali turun ke jalan dalam aksi jilid II di Kota Kupang. Mereka bergerak dari Kantor Gubernur NTT menuju Kantor DPRD Provinsi NTT untuk menolak Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, yang mereka anggap merugikan banyak sektor, terutama pendidikan.
Latar Belakang Aksi
Koordinator Umum GEMMPA, Anggelina Yunita Tiara Mau, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan dan kemarahan mahasiswa terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Menurutnya, Inpres No. 1 Tahun 2025 tidak hanya merugikan sektor pendidikan tetapi juga berdampak pada petani, buruh, guru honorer, dan tenaga kesehatan non-PNS.
“Efisiensi anggaran ini telah menyebabkan banyak guru honorer dan tenaga kesehatan kehilangan pekerjaan. Aksi ini bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga soal hak hidup banyak orang,” kata Tiara.
Aksi jilid II ini mereka lakukan karena aksi sebelumnya tidak mencapai tujuan utama, yaitu audiensi dengan DPRD. Mahasiswa ingin DPRD menyatakan sikap secara resmi menolak Inpres No. 1 Tahun 2025 dan mengeluarkan siaran pers bersama mereka.
Kronologi Aksi
Massa mulai berkumpul di depan Kantor Gubernur NTT pada pukul 09.00 WITA. Mereka berorasi hingga pukul 10.40 WITA, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kantor DPRD NTT.
Sekitar pukul 11.00 WITA, mereka tiba di depan Kantor DPRD dan langsung meminta audiensi dengan anggota dewan. Namun, petugas keamanan menyampaikan bahwa anggota DPRD sedang tidak berada di tempat karena kunjungan kerja ke luar daerah. Mahasiswa tidak langsung percaya dan meminta jadwal resmi kegiatan DPRD untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
Ketika mahasiswa terus menekan, petugas keamanan menolak memberikan jadwal tersebut. Perdebatan pun terjadi, dan mahasiswa tetap bertahan di depan kantor DPRD. Setelah menunggu selama beberapa jam, akhirnya petugas menyerahkan jadwal resmi kegiatan DPRD.
Massa dan Aparat Saling Dorong
Saat mahasiswa ingin masuk ke dalam gedung DPRD untuk memastikan keberadaan anggota dewan, aparat keamanan langsung menghadang mereka. Mahasiswa menegaskan bahwa mereka tidak membawa senjata atau benda berbahaya dan hanya ingin memastikan informasi yang diberikan petugas keamanan.
Namun, aparat tetap menahan mereka di luar, sehingga aksi dorong-mendorong pun terjadi. Mahasiswa terus berusaha masuk, sementara petugas keamanan tetap menghadang. Ketegangan berlangsung cukup lama sebelum akhirnya mahasiswa memutuskan untuk menggelar konferensi pers di depan lobi kantor DPRD.
Dalam konferensi pers itu, mahasiswa membacakan tuntutan mereka dan menyatakan akan kembali dengan massa yang lebih besar jika DPRD tetap menghindari audiensi.
Tuntutan GEMMPA
Aliansi GEMMPA menolak pemangkasan anggaran yang mereka nilai sebagai kebijakan neoliberalisme. Mereka menilai pemerintah lebih mengutamakan militerisasi dan kapitalisasi sumber daya dibandingkan pendidikan, riset, serta kesejahteraan rakyat.
Berikut beberapa tuntutan utama mereka:
1. Cabut Inpres No. 1 Tahun 2025, yang memangkas anggaran pendidikan, riset, serta layanan publik.
2. Hentikan militerisasi ruang sipil, termasuk pembangunan Kodam baru dan peningkatan anggaran militer.
3. Batalkan pembahasan RUU Sisdiknas, yang membuka jalan bagi komersialisasi pendidikan.
4. Hapus pemotongan tunjangan dosen non-PNS sebesar 25% (Rp676 Miliar).
5. Berikan kesejahteraan layak bagi guru honorer dan tenaga pendidik, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
6. Stop privatisasi pendidikan melalui perubahan PTN-BLU menjadi PTNBH, yang membuat kampus semakin berorientasi bisnis.
Langkah Lanjutan
GEMMPA menegaskan bahwa mereka akan terus bergerak hingga pemerintah mencabut kebijakan ini. Mereka bahkan merencanakan aksi jilid III dengan jumlah massa yang lebih besar jika DPRD tetap tidak merespons.
“Kami tidak akan berhenti sampai DPR benar-benar menyatakan sikap menolak kebijakan ini melalui media pers. Kami juga akan terus mengawal kebijakan ini agar pemerintah tidak menerapkannya,” tegas Tiara.
Gelombang protes terhadap pemangkasan anggaran semakin meluas. Jika pemerintah tetap mempertahankan kebijakan ini, tekanan dari berbagai elemen masyarakat diperkirakan akan semakin kuat dalam waktu dekat.***
