METRUM.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya menganggarkan di APBD 2025 untuk pembelian mobil dinas baru, untuk pasangan Wali Kota dan Wali Kota Tasikmalaya yakni Viman Alfarizi Ramadhan dan Diky Chandra Negara.
Anggaran yang disiapkan lebih dari Rp 1 miliar untuk pembelian 2 unit mobil dinas tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya yang juga duduk di Badan Anggaran, Heri Ahmadi.
“Pembelian mobil dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota ada dianggarkan,” kata Heri, Rabu (15/1/2025).
Terkait besarannya, Heri mengatakan sekitar Rp 1,4 miliar. Menurutnya itu sudah masuk di APBD 2025.
“Kalau nilai persisnya saya harus melihat dulu dokumennya, tapi sekitar segitu (Rp 1,4 miliar),” ujar Heri.
Dia menyebut, pembelian mobil dinas merupakan sesuatu yang normatif alias sesuai dengan aturan. Sebagai bagian dari pemenuhan fasilitas penunjang kinerja kepala daerah.
“Ya normatif, tak ada masalah, sesuai aturan,” imbuhnya.
Heri mengatakan aturan mobil dinas bahkan mengatur hingga ke spesifikasi mobil. “Kan ada aturannya, sampai kapasitas mesinnya pun ada aturannya, 2500 cc,” lanjutnya.
Gubernur Jawa Barat Terpilih Tolak Mobil Dinas
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030 Dedi Mulyadi menolak pengadaan mobil dinas baru untuknya setelah dilantik. Hal itu disampaikan KDM, sapaan akrabnya, saat bertemu dengan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025).
“Terus saya barusan hanya minta ke Pak Pj (Gubernur Jawa Barat), tolong jangan belikan saya mobil baru, itu aja. Jangan belikan saya mobil baru, jangan, gak usah. Saya juga punya mobil, udah cukup,” kata Dedi Mulyadi.
Dia menjelaskan, alasan menolak pengadaan mobil dinas baru lantaran tak semua pemimpin baru menginginkan mobil baru.
“Jangan identik setiap ada pemimpin baru, mobil baru, jangan,” imbuhnya.
Namun, apabila pengadaan mobil dinas baru telah dialokasikan anggarannya, dia menyarankan agar anggaran tersebut dialihkan untuk kepentingan masyarakat.
“Belanja mobil barunya, kalau sudah dianggarkan, untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin di Jawa Barat,” tuturnya.
