REGIONAL

Makan Bergizi Gratis Dimulai, di Bali dan NTT 190 Dapur Terlibat

×

Makan Bergizi Gratis Dimulai, di Bali dan NTT 190 Dapur Terlibat

Sebarkan artikel ini
Program Makan Bergizi Gratis Mulai Beroperasi di Bali dan NTT, 190 Dapur Terlibat. (Foto : CNBC Indonesia)
Program Makan Bergizi Gratis Mulai Beroperasi di Bali dan NTT, 190 Dapur Terlibat. (Foto : CNBC Indonesia)

METRUM.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai hari ini, Sebanyak 190 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini beroperasi di 26 provinsi, termasuk Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (6/1/2025).

Di Bali, program ini dijalankan di Kabupaten Jembrana, tepatnya di Kecamatan Negara. Mitra pelaksana, Boga Bahagia Jembrana, mengoperasikan dua lokasi dapur di Jl. Basudewa No. 8, Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, dan Jl. Danau Tondano No. 22, Dusun Lelateng.

Dilansir dari detik.com, program Makan Bergizi Gratis juga berlangsung di NTT, tepatnya di Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah. Yayasan No Fito Timor menjadi mitra pelaksana, mengoperasikan dua lokasi: Jl. RCTI No. 8, Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, serta Noelbaki RT.029/RW.011, Kecamatan Kupang Tengah.

Kepala SPPG yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mengawasi pelaksanaan dapur MBG secara langsung. Para kepala SPPG bekerja sama dengan ahli gizi untuk memastikan setiap porsi makanan memenuhi standar gizi dan keamanan.

“Selain memastikan kecukupan gizi, SPPG juga mengawasi kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur MBG. Kami berkomitmen untuk meminimalkan limbah,” kata Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan.

Program ini menyasar balita, anak sekolah, santri, serta ibu hamil dan menyusui. Hasan menambahkan bahwa pelaksanaan program ini bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar di banyak sekolah. Pemerintah menjadikan kesiapan dapur MBG sebagai prioritas agar layanan berjalan optimal.

Saat ini, 190 dapur MBG telah beroperasi, dengan target bertambah menjadi 937 dapur pada akhir Januari 2025. Program ini diproyeksikan menjangkau 15 juta penerima manfaat pada akhir tahun dan terus meningkat hingga mencapai target 82,9 juta penerima pada 2029.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk menjalankan program ini. ***