METRUM.ID – Kupang, 23 Desember 2025 Di penghujung tahun yang penuh gejolak, sebuah pernyataan politik berani menggema dari timur Indonesia. Jacson Marcus, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kupang, melontarkan pertanyaan tajam yang menohok jantung perpecahan organisasi, “Apakah para pemimpin GMNI masih layak disebut Marhaenis?”
Sejak Kongres 2019 hingga pertemuan di Bandung pada 15-18 Juli lalu, GMNI terseret dalam pusaran perpecahan yang kini meninggalkan dua kubu kepemimpinan DPP. Bahkan upaya rekonsiliasi di Bali pada 15-17 Desember 2025 belum mampu menyatukan organisasi yang didirikan dengan semangat Marhaenisme ini.
“Ini bukan sekadar soal struktur organisasi,” tegas Jacson dengan nada prihatin. “Perpecahan ini mencederai tatanan ideologi dan melumpuhkan gerakan perjuangan kita secara organisatoris.”
Dalam situasi yang memaksa banyak DPC untuk memilih kubu, GMNI Kupang justru mengambil jalan berbeda, sikap non-blok yang dilandasi semangat persatuan.
“Jangan salah artikan sikap kami,” Jacson menegaskan dengan tegas. “Ini bukan ketidakjelasan arah, tapi sikap politik yang penuh kesadaran. Dan jika ada yang menyebarkan isu keberpihakan kami, kami akan menuntut pertanggungjawaban secara organisatoris dan hukum.”
Keputusan ini, menurutnya, bukan tanpa dasar. “Kami tidak akan memilih hanya karena terpaksa atau kepentingan sesaat. Keputusan kami harus dilandasi pertimbangan ideologis, organisatoris, dan yang terpenting, kepentingan persatuan GMNI secara menyeluruh.”
Dalam refleksi kritis menjelang tutup tahun 2025, Jacson menyoroti esensi sejati seorang Marhaenis yang tampaknya terlupakan di tengah perebutan posisi.
“Seorang Marhaenis sejati menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama, bukan kedudukan atau posisi dalam organisasi,” ujarnya mengingatkan. “Tugas kita adalah menuntaskan agenda-agenda perjuangan bangsa yang belum selesai, dan persatuan adalah kekuatan utama kita.”
Jacson mengutip pesan tajam Bung Karno yang kini terasa sangat relevan: “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”
“Inilah refleksi untuk seluruh kader GMNI, khususnya kedua DPP,” katanya menantang. “Bisakah kalian meninggalkan jabatan demi menyatukan kembali GMNI? Jika tidak, apakah kalian masih layak disebut Marhaenis?”
Ia juga mengingatkan pesan lain dari sang proklamator, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang bersatu” dan “Persatuan bukanlah sesuatu yang sudah jadi, persatuan adalah sesuatu yang harus terus diperjuangkan.”
Menutup pernyataannya, Ketua DPC GMNI Kupang menegaskan bahwa semangat menyatukan GMNI adalah syarat mutlak untuk menghidupkan kembali peran organisasi sebagai wadah kader dan perjuangan.
“Ketua DPP GMNI harus terus melakukan konsolidasi menuju persatuan,” desak Jacson. “Ini bukan hanya soal organisasi, tapi soal menjaga warisan perjuangan dan martabat Marhaenisme itu sendiri”.
