METRUM.ID – Partisipasi angkatan kerja perempuan di Flores Timur, NTT, masih rendah. Hal ini diketahui dari kesenjangan tanggung jawab, seperti merawat anak, lansia, dan keluarga, yang mayoritas dilakukan oleh perempuan. Padahal, meningkatkan partisipasi kerja perempuan akan mendongkrak perekonomian daerah dan nasional.
Mengutip laman Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Flores Timur pada tahun 2022 mencapai 66,09 persen, sedangkan laki-laki 84,41 persen. Kemudian, tingkat partisiapsi angkatan kerja perempuan pada 2023 turun menjadi 62,78 persen dan laki-laki mencapai 82,91 persen dibandingkan Kabupaten Lembata 73,99 persen dan Kabupaten Sikka yang 66,20 persen.
Tanggung jawab pengasuhan dan keluarga menjadi hambatan terbesar dalam partisipasi kerja perempuan di Kabupaten Flores Timur dalam perekonomian, pasalnya, budaya masyarakat Flores Timur yang masih menempatkan perempuan sebagai pengasuh utama dan laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga. Beban kerja perawatan tidak berbayar ditanggung oleh perempuan membatasi ruang gerak mereka berpartisipasi di dunia kerja.
Budaya patriarki itu membuat membuat sebagian perempuan yang sudah bekerja di sektor formal cenderung memilih untuk mengundurkan diri demi mengerjakan kerja perawatan.
Selain budaya yang menghambat ruang gerak perempuan, Undang-Undang Perkawainan yang menyebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga menjadi salah satu penghambat keseimbangan penghasilan antara laki-laki dan perempuan. Ditambah lagi kebijakan di tempat kerja yang membatasi masa cuti melahirkan membuat banyak perempuan meninggalkan dunia kerja.
Oleh karena itu, demi meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Flores Timur, pemerintah daerah harus berinvestasi lebih besar pada ekonomi perawatan. Apalagi, Bank Dunia melaporkan bahwa pemerintah mengakui pentingnya penguatan ekonomi perawatan sebagai jalan menuju peningkatan angka partisipasi perempuan dalam perekonomian.
Kabupaten Flores Timur perlu belajar dari sistem kebijakan negara lain seperti Swedia yang menerapkan cuti berbayar bagi orang tua hingga 16 bulan. Kemudian, hak cuti berbayar khusu bagi ayah di Norwegia.
Selain itu, kita perlu menjejaki Vietnam yang membangun sistem kesehatan dengan baik, menjangkau seluruh rakyat hingga ke daerah-daerah terpencil.
Akan tetapi, kita harus mempunyai komitmen yang kuat,agar target 70 persen angka partisipasi angkatan kerja perempuan dalam RPJMN 2025-2029 bisa tercapai. Apabilah tercapai, maka potensi ekonomi yang dihasilkan melalui partisipasi kerja perempuan akan meningkatkan perekonomian daerah dan nasional. Mengingat, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia.***
