METRUM.ID – Mengawali kinerja di awal kepemimpiannya Februari mendatang, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi mengurai sederet Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bakal dipangkas.
Satu di antara alasannya memangkas APBD Jawa Barat 2025 itu sebagai respons imbauan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut APBD di setiap daerah dikurangi demi efisiensi. Terkait arahan dari Prabowo tersebut, Dedi Mulyadi menyetujuinya.
Dedi Mulyadi mengaku memang sudah menyiapkan rencana terkait pemangkasan anggaran itu agar bisa lebih memaksimalkan pembangunan untuk masyarakat.
Saat mengetahui perbandingan APBD tahun-tahun sebelumnya, KDM sapaan akrabnya, menyentil era kepemimpinan periode sebelumnya dipimpin Ridwan Kamil.
Pada sebuah wawancara di kanal YouTube televisi TVOne News, mantan Bupati Purwakarta itu menjabarkan empat rencana besarnya untuk warga Jawa Barat selama ia memimpin lima tahun mendatang.
Hal pertama yang akan dikerjakan dirinya usai memangkas APBD yang tak perlu adalah memperbaiki jaringan transportasi di setiap wilayah Jawa Barat.
“Sebelum Impres turun, kita sudah melakukan langkah-langkah orientasi perubahan struktur anggaran di Jawa Barat. Dengan mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasarnya itu masyarakat membutuhkan jaringan transportasi darat, laut yang memadai yang itu harus bisa dinikmati secara merata di seluruh wilayah tanpa ada disparitas,” kata Dedi Mulyadi dikutip Kamis (30/1/2025).
Selanjutnya, dia menyebut akan meningkatkan akses pendidikan hingga jaringan listrik di wilayah Jawa Barat. Dia juga berambisi melakukan pemerataan fasilitas kesehatan terutama di wilayah pelosok.
Kedua, dia menyebut seluruh masyarakat Jawa Barat harus dipastikan mendapat akses pendidikan gratis sampai tingkat SMA/SMK. Termasuk seluruh masyarakat harus mendapatkan jaringan listrik 100 persen.
“Keempat, Jawa Barat harus dipastikan seluruh masyarakatnya mendapatkan akses kesehatan yang memadai dari mulai tingkat puskesmas sampai rumah sakit rujukan,” ujarnya.
Maka dari itu, dia ingin mewujudkan pemerintahan di Jawa Barat yang peka terhadap APBD yang tidak perlu.
“Seluruh aspek yang menjadi kebutuhan dasar itu bisa diwujudkan dengan pemerintahan yang mampu bisa membaca alokasi anggaran mana yang diperlukan. Begitu saya terpilih kemudian mendekati pelantikan, saya mencoba untuk bertemu PJ Gubernur, Pak Bey menyiapkan tim transisi,” tuturnya.
Dia mengaku melihat adanya pemborosan dalam APBD di periode sebelumnya. Dalam uraiannya itu, dia pun mengkritik anggaran di periode lalu yang menurutnya tidak menguntungkan masyarakat.
“Ditemukan sejumlah alokasi anggaran yang tidak tepat dan terkesan pemborosan dari waktu ke waktu dengan jumlah yang fantastis,” tandas KDM.
Apa Saja APBD yang Bakal Dipangkas?
Dedi mengungkapkan, ada tiga anggaran di APBD Jawa Barat periode lalu yang bakal ia pangkas dan siasati.
Pertama adalah terkait anggaran untuk pendidikan. Dia menegaskan, seluruh anak di Jawa Barat harus mendapatkan pendidikan gratis hingga tingkat menengah atas. Dirinya bakal memangkas anggaran TIK di setiap sekolah dan dialihkan untuk pendidikan.
“Misalnya di Dinas Pendidikan, yang dibutuhkan RKB dengan kelengkapan bangku, guru, hanya ada angka Rp60 miliar seprovinsi Jawa Barat. Sedangkan anggaran untuk TIK untuk sekolah Rp750 miliar. Itu contoh loh, dari pos itu aja saya sudah dapat Rp750 miliar,” ujarnya.
Selanjutnya, anggaran yang bakal diubah adalah terkait dana hibah. Untuk diketahui, dana hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan pemerintahan.
“Kedua, di Jawa Barat masih banyak jalan yang rusak, rakyat tidak mendapatkan akses jalan, tapi angka hibah provinsi Jawa Barat, hibah ini menurut saya dianggap tidak penting dan tidak menunjang terhadap pertumbuhan ekonomi itu mencapai Rp500 miliar, sebelumnya sempat mencapai Rp3,5 triliun,” tegasnya.
Dia pun mengaku akan bersikap tegas soal dana bagi hasil pajak kendaraan. Sebab dari dana tersebut, ia mengaku bisa melakukan pemaksimalan supaya akses jalan serta transportasi bisa dikembangkan.
“Ada dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, itu kan merupakan pajak yang dibayarkan oleh pengguna kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat agar dia mendapat layanan transportasi darat yang memadai. Saya instruksikan agar dana bagi hasil kendaraan bermotor antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota agar digunakan untuk transportasi darat dan air,” ucapnya.
Tak hanya di darat, KDM akan membangun landasan pesawat di beberapa titik di wilayah pantai guna penanggulangan bencana. Selain itu, juga akan diupayakan terwujudnya pembangkit listrik tenaga sampah di Jawa Barat.
“Kami membuat target di 2026 seluruh rakyat Jawa Barat sudah terintegrasi seluruh layanan publiknya, baik transportasi darat, layanan pendidikan, layanan kesehatan,” tegas KDM.
Selain anggaran pendidikan dan hibah, KDM juga bakal memotong besar-besaran APBD gubernur, yakni anggaran yang diberika untuk dirinya.
Berikut adalah rincian APBD yang bakal dipangkas Dedi Mulyadi:
Anggaran beli mobil untuk Gubernur dan Wakil Gubernur: Rp3,4 miliar
Anggaran untuk operasional Gubernur dan Wakil Gubernur: Rp459 miliar
Anggaran TIK untuk sekolah: Rp750 miliar
Anggaran dana hibah: Rp500 miliar