Oleh : Suhakmin Malik
METRUM.ID – Angka kemiskinan di Kabupaten Flores Timur tercatat turun dari 11,77 persen menjadi 11,25 persen per November 2024, menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Di atas kertas, ini tampak seperti langkah maju. Namun, di balik statistik ini, muncul pertanyaan besar: apakah kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan pemerintah justru menjadi ancaman baru bagi masyarakat miskin?
Seperti yang kita tahu, PPN kini berlaku hampir untuk semua barang dan jasa, dari kebutuhan pokok hingga barang sekunder. Bagi daerah seperti Flores Timur, di mana mayoritas masyarakat menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perikanan tradisional, kebijakan ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, pemerintah menjanjikan peningkatan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan. Namun, di sisi lain, kebijakan ini meningkatkan biaya hidup masyarakat kecil yang sudah berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Beban Ekonomi yang Kian Berat
Di Flores Timur, kehidupan masyarakat sederhana berpusat pada kebutuhan pokok. Dengan pendapatan rata-rata yang rendah, kenaikan harga barang akibat PPN adalah pukulan telak. Harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan sehari-hari lainnya melambung, membuat daya beli masyarakat semakin tergerus.
Tidak hanya itu, para pelaku usaha kecil juga menghadapi tekanan besar. Pedagang pasar dan nelayan kecil, yang sudah bekerja dengan margin tipis, kini harus menyesuaikan harga jual mereka. Pilihannya sulit: menaikkan harga berarti kehilangan pelanggan, sementara mempertahankan harga membuat keuntungan mereka semakin tergerus.
Peluang atau Janji Kosong?
Di atas kertas, penerimaan pajak dari PPN memang menawarkan harapan besar. Dana yang terkumpul bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur, memperbaiki akses pendidikan, dan meningkatkan layanan kesehatan di daerah-daerah tertinggal seperti Flores Timur. Namun, apakah dana ini benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan? Ataukah justru habis di meja birokrasi?
Sejauh ini, masyarakat Flores Timur belum sepenuhnya merasakan dampak pembangunan yang signifikan. Jalan rusak, akses pendidikan yang terbatas, dan fasilitas kesehatan yang minim masih menjadi tantangan besar. Tanpa pengelolaan yang transparan dan efisien, janji pembangunan yang dibawa oleh PPN bisa menjadi sekadar ilusi.
Apa yang Harus Dilakukan?
Pemerintah pusat dan daerah perlu bergerak lebih cepat untuk memastikan kebijakan PPN tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat miskin. Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan adalah:
1. Memberikan subsidi atau insentif kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengurangi dampak PPN pada kebutuhan pokok.
2. Memberikan dukungan kepada UMKM melalui pembebasan pajak atau bantuan modal usaha.
3. Mengalokasikan dana PPN secara tepat sasaran, khususnya untuk proyek infrastruktur di wilayah tertinggal.
Selain itu, transparansi pengelolaan pajak harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu menunjukkan kepada masyarakat bahwa dana pajak benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, bukan hanya mempertebal kas negara tanpa manfaat nyata.
Penurunan angka kemiskinan di Flores Timur adalah kabar baik, tetapi kita tidak boleh terlena. Di balik angka-angka itu, kebijakan PPN berisiko memperbesar kesenjangan jika tidak dikelola dengan hati-hati.
Masyarakat Flores Timur tidak hanya membutuhkan janji pembangunan, tetapi bukti nyata bahwa kebijakan yang diterapkan berpihak pada mereka. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar menjadi alat pengentasan kemiskinan, bukan justru memperburuk kehidupan rakyat kecil.
Kini saatnya pemerintah membuktikan bahwa di balik angka statistik, ada kehidupan yang benar-benar berubah menjadi lebih baik. ***
