METRUM.ID – Di 100 hari kinerjanya, Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan dan Wakil Wali Kota Diky Chandra dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan besar Kota Tasikmalaya, salah satunya terkait tata kelola pemerintahan.
Dengan kata lain, kinerja keduanya belum benar-benar optimal. Tampak pula lebih mengutamakan kerja-kerja yang bersifat seremonial.
Aktivis Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (PEMANTIK) Irwan Supriadi menyampaikan pandangannya terhadap tata kelola pemerintahan di Kota Tasikmalaya yang dianggapnya buruk.
Salah satunya, Viman-Diky belum mampu mengisi kekosongan sejumlah jabatan strategis di birokrasi dan konflik yang terus memburuk antara lembaga eksekutif dan legislatif.
“Kami melihat situasi ini bukan sekadar persoalan teknis administratif, tetapi sudah masuk dalam kategori krisis kepemimpinan yang menghambat jalannya pemerintahan dan merugikan masyarakat luas,” kata Iwok sapaan akrabnya, dilansir dari jejaktasik.com
Menurut pantauan dan kajian yang dilakukan lembaganya, kata dia, kekosongan pada jabatan Eselon II dan III yang belum terisi selama berbulan-bulan itu berujung pada stagnasi pelayanan publik dan lemahnya kinerja pemerintahan daerah.
Di sisi lain, terjadi tarik-menarik kepentingan antara DPRD dan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang membuat jurang disfungsi institusional.
Ada empat poin sikap utama yang disampaikan Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (PEMANTIK):
• Mendesak Wali Kota Tasikmalaya untuk segera melakukan pengisian jabatan birokrasi secara transparan dan berdasarkan prinsip meritokrasi
• Menuntut agar konflik antara legislatif dan eksekutif segera disudahi melalui dialog konstruktif dan penghormatan pada mekanisme tata kelola daerah
• Mendorong keterlibatan aktif publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan demi menjaga akuntabilitas dan integritas lembaga
• Menyatakan kesiapan untuk menggalang konsolidasi gerakan rakyat yang lebih luas apabila pemerintah daerah gagal melakukan langkah perbaikan secara nyata dan segera
“Kota ini bukan milik segelintir elit politik. Pemerintahan harus berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan kekuasaan jangka pendek,” ujar Iwok.
Dia melanjutkan, sebagai bentuk seruan terbuka dan dorongan, bagi insan media, akademisi, dan masyarakat umum untuk bersama-sama menuntut perubahan nyata di tubuh pemerintahan Kota Tasikmalaya.
Selain persoalan di atas, Viman-Diky juga tampak belum mampu menyelesaikan masalah yang mendesak seperti sampah dan banjir.
